Dasar Hukum

Dasar Hukum

PPID-BPKS berlandaskan hukum sebagai berikut:

  • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  • Peraturan Kepala BPKS Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik;
  • Surat Keputusan Kepala BPKS Nomor 23/BPKS/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (PPID-BPKS) Tahun Anggaran 2019;
  • Surat Keputusan Kepala BPKS Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2019 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
  • Surat Keputusan Kepala BPKS Nomor 16/BPKS/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (PPID-BPKS) Tahun Anggaran 2020;
  • Surat Keputusan Kepala BPKS Nomor 18/BPKS/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (PPID-BPKS) Tahun Anggaran 2021.