Kawasan Sabang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik lndonesia yang terpisah dari daerah pabean. Seluruh Wiayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Secara geografis, Kawasan Sabang terletak pada posisi:
05° 54’ 26” LU – 95° 00’ 36” BT
05° 54’ 26” LU – 95° 22’ 40” BT
05° 33’ 03” LU – 95° 00’ 36” BT
05° 33’ 03” LU – 95° 11’ 00” BT

Adapun batasan-batasan wilayah Kawasan Sabang sebagai berikut:
Sebelah Utara : Selat Malaka
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Timur : Selat Malaka
Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Dewan Kawasan Sabang

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS, adalah suatu Dewan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Susunan Dewan Kawasan Sabang, Dewan Kawasan Sabang (DKS), terdiri dari:
1. Gubernur Aceh selaku Ketua;
2. Walikota Sabang selaku Anggota; dan
3. Bupati Aceh Besar selaku Anggota.

Uraian Kewenangan Dewan Kawasan Sabang, sebagai berikut:
Kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS meliputi kewenangan dibidang perizinan yaitu perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan lainnya yaitu penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha melalui kerja sama baik dalam maupun luar negeri, pendirian badan usaha, dan investasi, serta pengelolaan aset tetap.

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat BPKS, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, suatu lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural dibentuk oleh DKS untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Layanan utama BPKS adalah pengelolaan kawasan demi menciptakan iklim investasi yang baik dan berkembang. Juga ditegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh Undang-undang.

Demi memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS yang akan dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.

Landasan Hukum

  1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Tugas & Fungsi

BPKS mengedepankan pelayanan dalam bidang perizinan, pembangunan infrastruktur kawasan, dan peningkatan kapasitas internal Badan. Dengan mengedepankan ketiga hal tersebut, diharapkan pasar akan masuk dan melakukan investasi di sektor riil. Pasar utama BPKS adalah para pelaku investasi dan masyarakat yang berada dalam radius selat Malaka hingga pulau Sumatra.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau yang disebut juga Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (selanjutnya disingkat: BPKS) adalah pengelola dan pengembang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. BPKS dibentuk oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.