Informasi Wajib Secara Berkala

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
(BPKS)


Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

A. Informasi tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yang meliput:

  1. Profil lembaga
  2. Informasi mengenai alamat lengkap dan kontak
  3. Struktur organisasi
  4. Tugas dan fungsi
  5. Visi dan Misi

B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yang meliputi:

  1. Master plan KPBPB Sabang
    1. Master Plan 2007-2021
    1. Review Master Plan 2007-2021
  2. Bisnis plan BP Sabang
    1. Review Bisnis Plan
  3. Rencana strategis BPKS
    1. RENSTRA 2012-2016
    1. RENSTRA 2015-2019
    2. RENSTRA 2020-2024
  4. Anggaran
    1. Tahun 2018
    2. Tahun 2019
  5. Rencana Kerja
    1. Tahun 2018
    2. Tahun 2019
  6. Program / Kegiatan
    1. Tahun 2018
    2. Tahun 2019
  7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

D. Ringkasan laporan keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yang meliput:

  1. Laporan realisasi fisik dan keuangan
    1. Tahun 2017
    1. Tahun 2018
  2. Neraca
    1. Tahun 2017
    2. Tahun 2018
  3. Laporan arus kas
    1. Tahun 2017
    2. Tahun 2018

E. Ringkasan laporan Akses Informasi Publik, yang meliputi :

  1. Pelayanan permohonan informasi publik tersedia di Sekretariat PPID, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BPKS
  2. Sengketa informasi publik tersedia di Bagian Hukum, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BPKS
  3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik tersedia di Sekretariat PPID, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BPKS
  4. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya tersedia di Sekretariat PPID, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BPKS
  5. Alasan penolakan permohonan informasi publik tersedia di Sekretariat PPID, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BPKS

F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

  • Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik tersedia di Bagian Hukum, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat BPKS

G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi

H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)