Komisi Informasi Aceh Rilis Hasil Evaluasi Badan Publik di Aceh

Komisi Informasi Aceh Rilis Hasil Evaluasi Badan Publik di Aceh

Banda Aceh – Komisi Informasi Aceh (KIA) telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi terhadap 159 badan publik yang ada di Aceh. Adapun badan publik yang dievaluasi berasal dari tujuh kategori, yaitu satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) sebanyak 47 instansi, lembaga vertikal sebanyak 24 instansi, badan usaha milik negara (BUMN) sebanyak 15 instansi, organisasi nonpemerintahan 16 lembaga, perguruan tinggi negeri 14 lembaga, dan partai politik sebanyak 20 lembaga.

Ketua KIA, Yusran, mengatakan tujuan evaluasi ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Secara khusus kita ingin mengetahui komitmen dan kepatuhan badan publik tersebut dalam menyediakan dan mengumumkan informasi berkala kepada masyarakat,” ujar Yusran.

Salah satu yang menjadi dasar dalam melakukan evaluasi ini terkait standar layanan informasi publik di antaranya mengumumkan informasi publik seperti adanya profil badan publik di laman website, laporan keuangan, laporan akses informasi, pengaduan penyalahgunaan dan pertanggungjawaban wewenang sekaligus pengaduan badan publik, dan terkait dengan informasi pengadaan barang dan jasa, serta regulasi.

Proses evaluasi yang dilakukan KIA dilakukan beberapa tahapan sejak Agustus-November 2019. Masing-masing badan publik dikirimkan lembar jawaban mandiri atau self assesment questionaire (SAQ) untuk diisi dan dikembalikan kepada KIA. Selanjutnya evaluator melakukan verifikasi website terhadap semua badan publik yang telah dikirimkan SAQ tersebut.

Namun, Yusran menyayangkan masih minimnya partisipasi badan publik dalam program evaluasi ini. Ini terbukti, dari total badan publik yang dikirimkan lembar jawaban mandiri di atas, hanya 64 yang mengembalikan dengan rincian 25 SKPA, 13 kabupaten/kota, 6 PTN, 9 instansi vertikal, 2 BUMN, 4 ornop, dan 5 partai politik.

“Dari 64 badan publik yang dilakukan verifikasi website, ternyata banyak badan publik yang tidak punya website sendiri seperti BUMN dan parpol. Kedua badan publik ini khususnya masih merujuk pada website badan publik induk. Kalaupun ada websitenya tidak memuat informasi seperti yang diamanahkan undang-undang,” ujar Yusran.

KIA lalu melakukan pemeringkatan berdasarkan skor tertinggi untuk menentukan kriteria dengan kategori Informatif (skor 97-100), Menuju Informatif (skor 80-96), Cukup Informatif (skor 60-79), Kurang Informatif (skor 40-59), dan Tidak Informatif (skor <39).

Hasilnya, hanya terdapat satu badan publik yang memperoleh kategori Informatif yaitu Kota Banda Aceh. Untuk kategori Menuju Informatif berturut-turut berdasarkan skor tertinggi, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh; Badan Penanggulangan Bencana Aceh; Dinas Kesehatan Aceh; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh; RSJ; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pertanian dan Perkebunan; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (PTN); MaTA (ornop); dan Dirjen Kekayaan Negara (vertikal); serta Kabupaten Bireuen (pemkab/kota).
 
Untuk kategori Cukup Informatif meliputi Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh (SKPA); Kabupaten Aceh Tamiang; Kabupaten Langsa; Kabupaten Aceh Tengah; Kota Lhokseumawe; dan Kota Subulussalam; Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh; dan Universitas Syiah Kuala.[]

Tinggalkan komentar