Logo BPKS

Profil

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
(BPKS)


Salam Transparansi

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Motto

Dalam rangka membangun perilaku dan kepribadian pelaksana pelayanan informasi publik, serta semangat pelayanan, maka ditetapkan motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai berikut:

” Kami Siap Melayani Keterbukaan Informasi Publik Dari Titik Nol Indonesia “


Dasar Hukum

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau yang disebut juga Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) telah menetapkan dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Kepala BPKS Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Standar pelayanan informasi publik berlandaskan hukum sebagai berikut:

  • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
  2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID BPKS dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
  4. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan BPKS yang akan dirumuskan dan dituangkan kedalam Peraturan Kepala sebuah BPKS;
  5. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID BPKS yang akan dirumuskan dan dituangkan kedalam sebuah Peraturan Kepala BPKS;
  6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
  7. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  8. Pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan Pengklasifikasian Informasi Publik;
  9. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
  10. Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
  11. Melaksanakan proses pelayanan, pengelolaan, pengaduan, keberatan, dan sengketa berdasarkan prosedur, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mempunyai fungsi sebagai pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mempunyai wewenang sebagai berikut:

  1. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID Tingkat I;
  2. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
  3. Menghadiri rapat pembahasan terkait PPID di tingkat kementerian/lembaga;
  4. Meminta informasi kepada Perangkat PPID pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID BPKS namun dikuasai oleh Perangkat PPID;
  5. Melakukan koordinasi dengan Perangkat PPID dan/atau unit terkait dalam menyelesaikan keberatan;
  6. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas BPKS;
  7. Mengusulkan kepada Atasan PPID BPKS untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
  8. Melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke Sekretariat Komisi Informasi atas persetujuan Atasan PPID BPKS;
  9. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPKS.

Visi dan Misi

Terkait dengan informasi publik yang memiliki ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Visi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

” Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang Mudah, Cepat, Akurat, Transparan, dan Akuntabel “

Berdasarkan Visi diatas masa Misi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

  1. Menyediakan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dengan berlandaskan transparansi dan akuntabel.
  2. Membangun dan mengembangkan sistem dan infrastruktur penyediaan pelayanan informasi yang memadai.
  3. Menyediakan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Struktur Pengelola


Profil Singkat Pengelola

Ringkasan profil singkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), sebagai berikut:

  1. Atasan PPID dijabat oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
    • DR. Drs. Sayid Fadhil, S.H., M.Hum. Lahir di Banda Aceh, 12 Oktober 1964. Bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat X Nomor 4, Pancoran, Jakarta Selatan.
    • Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2019-2023. Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang melantik Beliau pada tanggal 22 Maret 2018.
  2. Pembina PPID dijabat oleh Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
    • Irwan Faisal, S.E.Ak., M.M. Lahir di Idi, Aceh Timur pada tanggal 11 Desember 1965.
    • Saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2019-2023. Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang melantik Beliau pada tanggal 22 Maret 2018.
  3. Pengarah PPID dijabat oleh Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
    • Muslem Daud, S.Ag., M.Ed., Ph.D. Lahir di Paloh Tengoh, 14 November 1973. Bertempat tinggal di Jalan Chik Geumpa II Nomor 12, Beurawe, Banda Aceh.
    • Saat ini menjabat sebagai Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2019-2023. Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang melantik Beliau pada tanggal 22 Maret 2018.
  4. Tim Pertimbangan PPID dijabat oleh Deputi Pengawasan, Deputi Komersial dan Investasi, dan Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
    • Abdul Manan, S.Ag., M.Hum. Lahir di Sabang, 20 September 1978. Bertempat tinggal di Jalan T. Iskandar Nomor 174 D, Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh. Saat ini menjabat sebagai Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2019-2023.
    • Agus Salim, S.E., M.Si. Lahir di Pante Raja, 16 Agustus 1969. Bertempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Nomor 10, Neusu Aceh, Banda Aceh. Saat ini menjabat sebagai Deputi Komersial dan Investasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2019-2023.
    • Ir. Fauzi Umar, M.M. Lahir di Blanggelinggang, Aceh Selatan, 5 Juli 1970. Bertempat tinggal di Perumahan Pondok Rahmi No. 26 Desa Lamduro Tungkop Darussalam Aceh Besar. Saat ini menjabat sebagai Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2019-2023.
  5. Ketua PPID dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
    • Rizal Rismawan, S.T. Lahir di Bandung, 30 September 1974. Mulai berkarir di BPKS sejak tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.
  6. Sekretariat PPID dijabat oleh Kepala Biro Umum dan Humas, Kepala Perwakilan Banda Aceh, dan Kepala Perwakilan Jakarta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
    • Ir. Fauzi Daud Lahir di Aceh Timur, 15 Juli 1967. Mulai berkarir di BPKS sejak tahun 2011. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
    • Lukman Age, M.Soc. Sc. Lahir di Kuala Simpang, 27 Agustus 1973. Mulai berkarir di BPKS sejak tahun 2011. Saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKS Banda Aceh.
    • Candra Gunawan, S.T. Lahir di Tasik Malaya, 06 Nopember 1980. Mulai berkarir di BPKS sejak tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKS Jakarta.
  7. Bidang Pelayanan dijabat oleh Kepala Bagian Sumber Daya Masyarakat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
  8. Bidang Publikasi dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
  9. Bidang Pengelola dijabat oleh Kepala Bagian Sistem Informasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
  10. Bidang Sengketa dijabat oleh Kepala Bagian Hukum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
  11. Tim Koordinasi & Petugas Pelayanan berjumlah 10 orang pejabat.

Alamat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Kantor Pusat Sabang
Jalan Panglima Polem, Nomor 1.
Kuta Bawah Barat, Sukakarya.
Sabang – 23512.
Telp. 0652-22144. Faks. 0652-22143.
Surel. info@ppid.bpks.go.id.

Waktu layanan hari kerja: Senin – Jumat Pukul 09.00 – 12.00 dan 15.00 – 16.00 WIB.