Logo BPKS

Standar Pelayanan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
(BPKS)


STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

A. LANDASAN HUKUM

Standar pelayanan informasi publik berlandaskan hukum sebagai berikut:

  • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

 

B. PERSYARATAN PELAYANAN

Persyaratan pelayanan informasi publik sebagai berikut:

  1. Untuk memohon informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan informasi, pemohon wajib menunjukkan bukti identitas:
    • Perorangan berupa identitas resmi (KTP/SIM/Paspor)
    • Badan Hukum dan/atau Badan Publik berupa Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan/atau Badan Publik.
  2. Mengisi formulir permohonan informasi, bisa dilakukan di laman ppid.bpks.go.id, sekretariat pelayanan informasi publik, atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sekretariat sebagai berikut:

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
Jalan Panglima Polem Nomor 1
Kuta Bawah Barat, Sukakarya
Sabang – 23512
Telp. 0652-22143
Faks. 0652-22144
Surel. info@ppid.bpks.go.id

 

C. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prosedur pelayanan informasi publik sebagai berikut:

  1. Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi atau menyampaikan pengaduan dengan cara datang langsung, melalui faksimile, telepon, laman ppid.bpks.go.id, surel (info@ppid.bpks.go.id), dan surat resmi;
  2. Unit Pelayanan Informasi yang terdiri dari Tim Sekretariat Pelayanan Informasi memilah permintaan informasi dan pengaduan. Dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Pemohon yang datang langsung dan melalui laman mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan;
    • Pemohon melalui surat, faksimile, dan surel mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan yang tersedia;
    • Khusus untuk pemohon melalui telepon, data diri dapat diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik ke dalam Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan.
  3. Unit Pelayanan Informasi menjawab permintaan informasi yang bersifat umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus maka Formulir Permintaan Informasi Permohonan informasi diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Publik jika informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum termuat dalam Daftar Informasi Publik;
  4. Untuk memproses permohonan informasi, Tim Sekretariat berkoordinasi dengan PPID dan Tim Pendukung di Unit Kerja Eselon (UKE) II terkait melalui disposisi yang ditandatangani oleh PPID dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai kondisi;
  5. Untuk pelayanan pengaduan terkait pelayanan informasi, setelah menerima formulir pengaduan, tim sekretariat akan meneruskan pengaduan ke PPID untuk ditindaklanjut. Jika pengadu masih belum puas, dapat mengajukan pengaduan ke atasan PPID;
  6. Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada pemohon.

 

D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu penyelesaian pelayanan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

E. BIAYA/TARIF

Biaya atau tarif jasa pelayanan informasi publik pada dasarnya dibebankan pada anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), sehingga kepada pengguna informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi/bahan maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi.

 

F. PRODUK LAYANAN

Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasil printing) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

 

G. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS

Sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan informasi publik sebagai berikut:

  1. Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman;
  2. Komputer yang terhubung internet;
  3. Meja dan kursi;
  4. Rak informasi;
  5. Telepon;
  6. Faksimile;
  7. Printer.

 

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Kompetensi pelaksana pelayanan informasi publik sebagai berikut:

  1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik;
  2. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;
  3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
  4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
  5. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
  6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik;
  7. Berpenampilan rapi dan santun.

 

I. SUPERVISI INTERNAL

Supervisi internal pelayanan informasi publik dengan tahapan:

  1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung;
  2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

 

J. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan Informasi Publik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Disamping itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui laman PPID BPKS di ppid.bpks.go.id, atau melalui surel info@ppid.bpks.go.id.

 

K. JUMLAH PELAKSANA

Pelaksana pelayan informasi maksimal 2 (dua) orang petugas.

 

L. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan informasi publik adalah:

  1. Layanan informasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

 

M. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan informasi publik adalah:

  1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
  3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung jawab pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) selama berada di lingkungan kantor BPKS.

 

N. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.


ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


>>   UNDUH DOKUMEN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK   <<


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Kantor Pusat Sabang
Jalan Panglima Polem, Nomor 1.
Kuta Bawah Barat, Sukakarya.
Sabang – 23512.
Telp. 0652-22144. Faks. 0652-22143.
Surel. info@ppid.bpks.go.id.

Waktu layanan hari kerja: Senin – Jumat Pukul 09.00 – 12.00 dan 15.00 – 16.00 WIB.