Logo BPKS

Prosedur Permohonan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
(BPKS)


Prosedur Permohonan Informasi

Tata cara permohonan informasi publik

  1. Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi di pusat pelayanan informasi, sekretariat PPID BPKS;
  2. Pemohon informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas pelayanan dengan menunjukkan dan melampirkan bukti identitas sesuai persyaratan kategori pemohon;
  3. Petugas pelayanan informasi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kemudian menyerahkan tanda bukti permohonan informasi
  4. Petugas pelayanan memberitahukan prosedur informasi sesuai jenis dan klasifikasi informasi yang diminta.

Formulir Permohonan Informasi

>>   UNDUH FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI   <<

Alur Permohonan Informasi


Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi atasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
  3. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  4. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik.
  5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Kantor Pusat Sabang
Jalan Panglima Polem, Nomor 1.
Kuta Bawah Barat, Sukakarya.
Sabang – 23512.
Telp. 0652-22144. Faks. 0652-22143.
Surel. info@ppid.bpks.go.id.

Waktu layanan hari kerja: Senin – Jumat Pukul 09.00 – 12.00 dan 14.00 – 15.00 WIB.